DigiPay, Tantangan dan Implementasinya untuk Belanja APBN

    DigiPay, Tantangan dan Implementasinya untuk Belanja APBN
    Humas Rupbasan Cilacap

    Cilacap - Bendahara Rupbasan Kelas II Cilacap, Febri Endarani mengikuti Kegiatan FGD One On One meeting Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digipay Satu dan Aplikasi Sakti bulan Mei 2023, Senin (22/05). 

    Acara dilaksanakan di aula KPPN Cilacap , dan dibuka pukul 09.30 oleh Kepala KPPN Cilacap, Luqman Joyo Kartono, kegiatan diawali oleh sambutan dari Kepala KPPN Cilacap. 

    Dalam Sambutannya Lukman menyampaikan salah satu upaya pemerintah dalam membenahi tingginya angka korupsi di Indonesia Adalah dengan pemberlakuan sistem transaksi non tunai pada semua belanja pemerintah. 

    Dengan Adanya Transaksi non tunai (cashless) maka akan terjadi peningkatan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 

    Di lingkup KPPN Cilacap, Progres transaksi non tunai (cashless) dengan pemakaian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih sangat lambat, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, mendorong agar satuan kerja (satker) segera mengimplementasikan transaksi non tunai (cashless). 

    #KumhamSemakinPASTI
    #KanwilKemenkumhamJateng
    #AYuspahruddin
    #RupbasanCilacapLugasMencerdaskan

    agus sukarno putra

    agus sukarno putra

    Artikel Sebelumnya

    *Cashlees Langkah Awal Antisipasi Korupsi,...

    Artikel Berikutnya

    Taruna Poltekip Magang dan Petugas Lapas...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Sebut Penggelapan Dana Bantuan BUMN Rp. 2,9 Milyar Fitnah dan Plintiran, Jusuf Rizal Tertawakan Hendry Ch Bangun
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Sosialisasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
    Polisi Disebut Minta Keterangan Bendum PWI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah BUMN Rp.2,9 Milyar Hendri Bangun Cs
    Jusuf Rizak ke Bareskrim Polri Lengkapi Data Korupsi Dana Hibah BUMN PWI Pusat RP.2,9 Milyar

    Ikuti Kami